Pangandaran, Garudajabar.tv – Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pangandaran, Riki Zulfikri, menegaskan pentingnya kedisiplinan anggota fraksi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan akan mengusulkan sanksi tegas, termasuk pemecatan, bagi anggota Fraksi PDIP yang tidak menghadiri rapat-rapat strategis terkait perumusan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terhadap ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Riki Ancam Usulkan Sanksi Tegas hingga Pemecatan
Riki menegaskan, kedisiplinan anggota fraksi merupakan hal penting, terutama ketika menyangkut agenda dewan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menyatakan tidak akan segan mengusulkan sanksi berat bagi kader yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dalam pembahasan dan perumusan kebijakan strategis.
“Saya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran akan mengusulkan sanksi sekeras-kerasnya sampai kepada pemecatan kepada seluruh anggota fraksi apabila tidak hadir di dalam rapat-rapat atau agenda dewan yang merumuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat Pangandaran,” tegas Riki.
Menurutnya, agenda strategis tersebut mencakup berbagai pembahasan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga penanganan persoalan mendesak, seperti bencana kekeringan.
Bagi Riki, ketidakhadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat penting tersebut merupakan persoalan kedisiplinan yang serius karena berkaitan dengan tanggung jawab mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Riki Jelaskan Ketidakhadiran di Paripurna Milangkala
Terkait ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran, Riki memberikan penjelasan mengenai karakteristik agenda tersebut.
Ia menilai, rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran merupakan agenda penting yang patut dihormati. Namun, menurutnya, rapat tersebut tidak membahas pengambilan keputusan strategis sehingga tidak memerlukan kuorum untuk pengambilan keputusan.
Atas dasar itu, Riki menilai rapat paripurna tersebut tetap dapat berlangsung meskipun jumlah anggota dewan yang hadir terbatas, mengingat agenda utamanya bersifat seremonial.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, PDIP tetap menghormati pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran.
Perjuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Riki menekankan bahwa kehadiran dalam acara peringatan hari jadi daerah memang penting. Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab utama kader partai adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, semangat tersebut harus sejalan dengan cita-cita pemekaran Kabupaten Pangandaran, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pembangunan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Menghadiri atau menghormati acara Milangkala itu penting. Tapi yang sangat penting adalah berjuang sekeras-kerasnya untuk kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan cita-cita pemekaran,” pungkas Riki.
Pernyataan tersebut menegaskan penekanan Riki terhadap kedisiplinan kader, sekaligus pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Komentar