Bandung, garudajabar – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat berencana melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto, atas dugaan pencemaran nama baik organisasi.
Rencana somasi itu muncul setelah terjadi insiden dalam rapat virtual pembahasan program Gerakan Tanam Serentak (Seremlak) 2026 yang digagas Kementerian Pertanian RI melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam III/Siliwangi, jajaran Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian, hingga perwakilan Tani Merdeka se-Jawa Barat.
Menurut Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, insiden terjadi sebelum rapat resmi dimulai. Saat para peserta telah masuk ke ruang virtual, mikrofon Kepala Dinas Pertanian Indramayu diduga masih aktif sehingga sejumlah peserta mendengar pernyataan yang dinilai menyinggung dan menjelekkan organisasi Tani Merdeka.
“Kalau ada persoalan dengan Tani Merdeka, silakan disampaikan secara resmi kepada kami. Tolong hargai forum rapat resmi yang dihadiri berbagai pihak,” kata Yudi saat menegur yang bersangkutan dalam forum tersebut.
Setelah mendapat teguran, mikrofon Kadis Pertanian Indramayu disebut langsung dimatikan. Namun, sejumlah pengurus Tani Merdeka dari berbagai daerah mengaku telah mendengar percakapan tersebut.
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu, mengaku mendengar langsung ucapan yang disampaikan Kadis Pertanian Indramayu. Hal serupa disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Cianjur Hasan Munadi beserta sekretarisnya, Wowo.
Mereka menyebut suara yang keluar dari perangkat Kadis Pertanian Indramayu terdengar jelas karena mikrofon tidak dalam posisi mute.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Bidang Hukum DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Riki Zaenulroqi, mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan somasi kepada yang bersangkutan.
Menurut Riki, somasi tersebut merupakan langkah awal sebelum menempuh jalur hukum. Tani Merdeka meminta Kepala Dinas Pertanian Indramayu memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Apabila dalam waktu 1×24 jam tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf di ruang publik, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap organisasi,” ujar Riki.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu terkait tuduhan tersebut.
Komentar