Pemerintah saat ini menggunakan data sosial ekonomi nasional atau dtsen untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan. Namun perubahan desil dalam data tersebut memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Bukan hanya terkait bansos tetapi juga menyangkut akses pendidikan. Bagaimana jika anak dari keluarga yang secara faktual membutuhkan bantuan tetapi data desil keluarganya berubah? Sejauh mana dprd kota bandung dapat memastikan data tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat memperoleh hak pendidikan? Itulah yang akan kita bahas dalam ruang dialog bersama muhamad syahlevi erwin apandi anggota dprd kota bandung.
Komentar