Bandung, garudajabar.tv – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan evaluasi mahasiswa dan praktisi pendidikan dalam diskusi refleksi yang digelar di Bandung, Kamis (22/10/2026).
Diskusi yang diinisiasi melalui Ruang Diskusi ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan revitalisasi sekolah.
Ketua PMII Kota Bandung, Wahyu Pratama, menilai forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus menawarkan gagasan perbaikan kebijakan pemerintah.
Menurut Wahyu, salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres). Ia menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena berpotensi menghambat pelayanan publik di daerah, terutama pada sektor ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.
Selain kebijakan fiskal, Wahyu menyoroti pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung yang dinilainya masih menuai kontroversi. Pembangunan halte di tengah jalan, menurutnya, justru berpotensi menambah kemacetan.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Wahyu mengakui pemerintah telah mencatatkan capaian, salah satunya dalam penguatan swasembada pangan. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan nasional tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
Sementara itu, praktisi pendidikan sekaligus kepala sekolah swasta di Kabupaten Bandung, Muflih, memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru.
Ia menilai kenaikan insentif sertifikasi guru dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta memberikan manfaat bagi tenaga pendidik. Selain itu, ia menyoroti kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun.
Muflih juga mengapresiasi program revitalisasi sekolah yang dinilainya mempermudah akses terhadap bantuan pembangunan ruang kelas baru. Ia mencontohkan sekolah yang dipimpinnya mengajukan bantuan pada 2025 dan memperoleh kesempatan mendapatkan ruang kelas baru pada 2026 melalui pendataan Dapodik.
Meski demikian, ia berharap pemerintah menyederhanakan birokrasi dan memperkuat koordinasi antarkementerian. Salah satu persoalan yang disorot adalah sinkronisasi data program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian yang menangani pendidikan.
Menurut Muflih, pemanfaatan data Dapodik secara terintegrasi dapat membantu menyederhanakan proses pendataan dan mengurangi hambatan administratif.
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta, terutama yang berada di wilayah pelosok. Sebab, tidak semua sekolah swasta berorientasi bisnis; sebagian hadir untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Diskusi refleksi dua tahun pemerintahan ini menjadi ruang bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan untuk menyampaikan evaluasi dari sudut pandang yang berbeda. Kritik terhadap kebijakan fiskal dan birokrasi disampaikan beriringan dengan apresiasi terhadap program pendidikan, dengan harapan kebijakan pemerintah ke depan semakin efektif dan tepat sasaran.
Komentar