BANDUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menyoroti delapan rekomendasi strategis yang menjadi catatan DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Bandung.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, delapan poin rekomendasi meliputi efisiensi anggaran, penanganan sampah secara komprehensif, reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), revitalisasi BUMD, pembinaan sumber daya aparatur melalui penerapan sistem merit, pengelolaan aset yang lebih tertib dan profesional, pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional dan terukur.
Juniarso menegaskan, bahwa setiap kebijakan efisiensi anggaran harus disertai indikator keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara objektif.
“Misalnya kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Harus dihitung apakah benar mampu menurunkan penggunaan bahan bakar kendaraan ASN maupun konsumsi listrik di kantor-kantor pemerintah. Kalau memang hasilnya signifikan, kebijakan itu layak dilanjutkan dengan pengawasan yang tetap ketat,” kata Juniarso Sabtu (4/7/2026).
Juniarso menilai, pada sektor persampahan, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dengan mengutamakan pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
“Melibatkan optimalisasi teknologi pengolahan, penguatan infrastruktur Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pemrosesan akhir. Ini harus terus didorong, terlebih provinsi enggan menyatakan Kota Bandung darurat sampah,”katanya.
Juniarso juga mendorong reformasi birokrasi dan restrukturisasi OPD terus dilakukan agar organisasi pemerintahan menjadi lebih ramping, efektif, dan efisien.
Menurutnya, penerapan sistem merit menjadi langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional.
“Dengan sistem merit, penilaian kinerja ASN menjadi lebih objektif. Semua aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk naik pangkat maupun menduduki jabatan berdasarkan kompetensi dan prestasi, sehingga meminimalkan persoalan hukum maupun ketidakjelasan dalam promosi jabatan,” ucapnya
Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Juniarso berharap perusahaan-perusahaan milik daerah mampu menjadi entitas yang lebih produktif dan mandiri sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“BUMD harus mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah, bukan terus bergantung pada suntikan dana tanpa menghasilkan keuntungan setiap tahunnya,”ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta Pemerintah Kota Bandung terus menertibkan pengelolaan aset daerah dengan melakukan inventarisasi terhadap aset yang belum dikembalikan atau masih digunakan tanpa kejelasan status hukum.
Menurutnya, bahwa pemeliharaan infrastruktur di berbagai wilayah juga harus dilakukan secara lebih menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Peningkatan PAD pun harus dilakukan secara proporsional dan terukur,” pungkasnya.
Komentar