Garudajabar.tv – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Dalam pernyataannya seusai memberikan kuliah umum, di sesko ad pada Rabu, 5 Agustus 2026, pria yang akrab disapa Zulhas ini memaparkan cetak biru ketahanan pangan sekaligus meluruskan miskonsepsi terkait peran koperasi desa di tengah masyarakat.
Menurut Zulkifli, persoalan pangan adalah urusan yang menyangkut kehormatan bangsa dan tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kemandirian dan kemampuan untuk bertahan hidup (survive) menjadi harga mati.
“Rasa swasembada itu kehormatan di bidang pangan. Pangan itu ada karbohidrat, ada protein. Karbohidrat kita sudah berhasil untuk target tahun 2025, dan tahun ini kita menuju pemenuhan protein agar tercukupi di seluruh Indonesia,” ujar Zulkifli.
Untuk menopang target tersebut, pemerintah bersiap membangun proyek-proyek skala besar, mulai dari program budidaya tematik hingga pembentukan kampung-kampung nelayan.
Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Lebih jauh, Menko Pangan menyoroti urgensi mengubah paradigma pembangunan pedesaan. Desa-desa di Indonesia didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat menekan laju urbanisasi yang membebani perkotaan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun Koperasi Desa (Kopdes), koperasi nelayan, dan Koperasi Unit Desa (KUD). Namun, Zulkifli menyoroti adanya informasi keliru yang kerap beredar di masyarakat mengenai fungsi koperasi tersebut.
Ia menegaskan beberapa poin penting terkait tata kelola Koperasi Desa yang selama ini sering disalahpahami. Koperasi dibangun semata-mata untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak yang baru lulus sekolah di desa setempat.
Zulkifli juga menjamin bahwa koperasi tidak akan beroperasi layaknya supermarket yang mematikan usaha kecil. Sebaliknya, pemerintah justru mewajibkan pengelola untuk berbelanja kebutuhan dari warung-warung, UMKM, dan masyarakat sekitar. Lebih dari itu, koperasi desa akan difungsikan sebagai infrastruktur pemerintah yang bertindak sebagai offtaker dalam mendistribusikan bantuan sosial maupun barang-barang bersubsidi, sehingga perannya sama sekali bukan untuk memonopoli pasar pedesaan.
Penanganan Status Darurat Sampah
Selain fokus pada kedaulatan pangan, Zulkifli juga merespons krisis tata kelola lingkungan, khususnya darurat sampah yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan bahwa sistem pembuangan terbuka (open dumping) telah menciptakan gunungan sampah setinggi 60 meter di beberapa lokasi, seperti di Makassar, Bandung, Bantar Gebang, Jatiwaringin, hingga Bali.
Untuk mengatasi permasalahan pelik ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang saling terintegrasi. Langkah awal difokuskan pada deregulasi aturan dengan memangkas berbagai peraturan yang dinilai terlalu rumit demi mempercepat penanganan krisis di lapangan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan target penyelesaian berkala untuk menata 24 lokasi darurat sampah yang masing-masing menampung lebih dari 1.000 ton per hari.
Target tersebut mencakup penyelesaian 50% lokasi pada tahun 2027, sementara sisanya akan dituntaskan pada tahun 2028. Upaya pengentasan ini akan dimaksimalkan melalui penerapan teknologi pengolahan sampah modern, seperti penggunaan Pirolisis dan Refuse Derived Fuel (RDF). Sebagai langkah pelengkap, pemerintah juga menjalin kolaborasi lintas sektor bersama TNI Angkatan Darat untuk memastikan eksekusi implementasi di lapangan berjalan lancar, yang tentunya harus senantiasa diiringi dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah sampah mulai dari lingkup rumah tangga.
Melalui langkah-langkah nyata ini, pemerintah optimistis kedaulatan pangan, kebangkitan ekonomi desa, dan kebersihan lingkungan dapat dicapai secara beriringan dalam beberapa tahun mendatang.
Komentar