Kabupaten Bandung, garudajabar.tv – Persoalan sarana dan prasarana pertanian hingga perlindungan lahan sawah produktif menjadi perhatian Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, M Mardiono, saat menghadiri panen raya padi bersama Kelompok Tani Mandiri di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Minggu (11/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Mardiono berdialog langsung dengan petani untuk menyerap berbagai aspirasi dan mendengarkan kendala yang mereka hadapi di lapangan.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan petani akan dicatat dan ditindaklanjuti sebagai bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait ketahanan pangan.
“Hari ini saya menghadiri acara panen raya di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, yang diprakarsai oleh Kelompok Tani Mandiri. Senang saya bisa berjumpa langsung dengan para pelaku di lapangan, di sawah-sawah. Tadi mereka sudah menyampaikan pesan-pesan yang saya catat dan insyaallah akan saya tindak lanjuti,” kata Mardiono.
Mardiono mengatakan, mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi petani merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Mardiono menegaskan, pangan bukan sekadar kebutuhan pokok masyarakat, melainkan juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Karena itu, upaya menjaga ketersediaan pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian.
“Sebagaimana yang diamanahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, salah satunya adalah membangun ketahanan pangan di Republik yang kita cintai ini untuk menyiapkan kebutuhan pokok bagi kehidupan rakyat kita. Pangan adalah harkat dan martabat sebuah bangsa,” katanya.
Mardiono menjelaskan, Presiden menginginkan agar kesulitan dan hambatan yang dihadapi petani dapat tersampaikan langsung kepada pemerintah. Dengan demikian, aspirasi dari lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain menyerap aspirasi, pemerintah juga perlu memastikan program-program yang telah dirancang dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
“Presiden menginginkan agar apa yang menjadi kesulitan dan hambatan, termasuk suara-suara yang disampaikan para petani dan kelompok tani, bisa langsung didengar. Sebaliknya, program-program kerja yang dicanangkan Presiden juga bisa langsung disampaikan kepada rakyat sehingga tidak terjadi miskomunikasi,” jelasnya.
Mardiono menambahkan, penyampaian aspirasi dan sosialisasi program pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari kementerian hingga Badan Pangan Nasional dan Utusan Khusus Presiden.
Melalui peran tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara langsung, memperlancar penyampaian informasi, serta memperoleh gambaran mengenai persoalan yang membutuhkan penanganan.
Mardiono menegaskan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga perlu memastikan keberlanjutan ekosistem pangan agar ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
“Insyaallah kita akan secara konsisten menjaga kelanjutan ekosistem di dalam ketersediaan pangan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Kelompok Tani Sumber Tani Jaya, Rizal menyampaikan, Kecamatan Bojongsoang memiliki lahan padi sekitar 1.500 hektare dengan hasil produksi yang mampu memasok sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Cianjur.
Rizal menyebut, produksi padi di wilayahnya mencapai 534 ton. Namun, potensi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan mesin pemanen dan traktor yang dibutuhkan untuk memperlancar proses panen serta pengolahan lahan menjelang musim tanam kedua.
“Jadi logikanya gini, Kabupaten Bandung itu surplus padi, tapi kadang pasca panen kita masih kesusahan, Pak, gitu karena alat mesin pemanennya masih kekurangan,” kata Rizal.
Rizal berharap dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian terus diperkuat, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana serta perlindungan lahan sawah melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
(Mugni)
Komentar