BANDUNG — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Senin (17/8/2026) di halaman Gedung Sate menyisakan sorotan tajam dari publik. Di balik kemegahan penataan kawasan anyar Pasanggrahan Pancarasa serta wacana pemangkasan anggaran seremonial, gelontoran dana APBD sebesar Rp35,6 miliar untuk proyek estetika dan fisik di kawasan pemerintahan tersebut dinilai melukai rasa keadilan ekonomi warga.
Dalam upacara yang mengakhiri tradisi bertahun-tahun di Lapangan Gasibu tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pidato menohok sekaligus permohonan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.
“Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif,” ujar Dedi Mulyadi usai upacara Kemerdekaan RI.
Gubernur menyoroti ironi ketimpangan di sektor listrik. Meski telah berhasil menekan angka rumah tangga tanpa listrik dari 500.000 menjadi 80.000, kondisi ini tetap dianggap memprihatinkan. Pasalnya, Jawa Barat merupakan pemasok utama energi nasional melalui keberadaan PLTA Jatiluhur, Cirata, Saguling, geothermal, hingga PLTS Terapung.
Janji Radikal Pemangkasan Anggaran Formalitas
Gubernur Jabar menegaskan target penuntasan 80.000 rumah tangga tanpa listrik hingga 2027 melalui reorientasi postur APBD secara radikal. Pos belanja yang dinilai sebagai formalitas rutin dan nirfungsi diperintahkan untuk dipangkas habis—mulai dari kunjungan kerja seremonial, rapat-rapat hotel, hingga pengadaan perangkat teknologi informasi (IT) seperti laptop atau layar digital yang terus diperbarui tiap tahun.
“Berapa banyak uang kita dibuang untuk rutinitas? Rapat-rapat, mempercantik ruangan, belanja laptop dan layar digital tiap tahun tapi tidak ada maknanya. Anggaran itu yang kita alokasikan. Selain listrik, prioritas utama kita adalah infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan bagi warga kurang mampu di daerah pelosok seperti Sukabumi, Cianjur, dan Garut,” tegas Dedi.
Namun, narasi penghematan dan kritik keras terhadap kebiasaan “mempercantik ruangan” ini dinilai berbanding terbalik dengan realisasi proyek fisik di kawasan Gedung Sate itu sendiri.
Ironi Estetika Rp35,6 Miliar di Tengah Sulitnya Ekonomi Warga
Proyek penataan kawasan Gedung Sate dan pengintegrasiannya dengan area Gasibu serta pembangunan dua gapura candi bentar di Jalan Diponegoro diketahui menelan anggaran daerah hingga Rp35,6 miliar. Bagi pengamat kebijakan publik dan masyarakat, alokasi puluhan miliar demi estetika dan pergeseran tempat upacara terasa kontradiktif dengan klaim efisiensi anggaran.
Uang rakyat senilai Rp35,6 miliar yang digelontorkan demi lanskap baru Gedung Sate dinilai jauh lebih mendesak jika dialokasikan langsung untuk mempercepat akses listrik 80.000 warga yang masih berada dalam kegelapan, perbaikan jalan rusak di pelosok Jabar Selatan, atau jaminan fasilitas kesehatan warga miskin.
Meski pelataran Pasanggrahan Pancarasa kini resmi dibuka sebagai ruang terbuka publik dan diwarnai pembagian 10.000 porsi sate maranggi gratis untuk warga, kebijakan memprioritaskan proyek fisik bernilai puluhan miliar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit tetap memicu gelombang kritik.
Menguji Janji Pemberantasan Feodalisme Birokrasi
Selain anggaran, Dedi Mulyadi juga melayangkan sentilan keras terhadap mentalitas aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih memelihara gaya feodalisme—ingin dihormati ketimbang melayani rakyat.
“Ingin dihormat-hormat saat kunjungan, tapi masyarakat yang dikunjungi tetap menderita. Itu feodalisme,” tuturnya.
Kini, publik menunggu ketegasan Pemprov Jabar dalam menerapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) reorientasi APBD 2027. Apakah penghematan anggaran benar-benar direalisasikan untuk kebutuhan dasar warga pelosok, ataukah jargon efisiensi tersebut akan terus kalah oleh ambisi proyek-proyek estetika di pusat kota.
Sumber: Koran Pikiran Rakyat
Komentar