Pangandaran, garudajabar – Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, membantah tudingan yang menyebut dirinya memonopoli tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Belakangan, beredar isu yang mengaitkan politikus senior PDI Perjuangan tersebut dengan pengelolaan sejumlah dapur MBG di Kabupaten Pangandaran. Bahkan, muncul dugaan bahwa jaringan logistik yang disebut-sebut terafiliasi dengannya telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Tak hanya itu, Jeje juga dituding menempatkan loyalis maupun kerabat dekat sebagai pihak yang mengendalikan operasional dapur serta pengadaan berbagai komoditas strategis, mulai dari beras hingga telur.
Menanggapi isu tersebut, Jeje mengaku telah lama mendengar berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, ia memilih menanggapinya secara substantif daripada sekadar bereaksi terhadap rumor yang beredar.
“Mekanisme apa sih secara terbuka sekarang penentuan orang punya dapur? Kan harusnya lewat beauty contest atau mekanisme apa pun yang lebih terbuka,” ujar Jeje saat ditemui wartawan di kediamannya di Pangandaran.
Menurut Jeje, perhatian publik seharusnya tidak terfokus pada isu personal, melainkan pada tata kelola program MBG yang dijalankan pemerintah. Ia menilai proses penunjukan pengelola dapur maupun penyedia jasa dalam program tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa sistem seleksi yang belum sepenuhnya terbuka berpotensi menimbulkan berbagai persepsi negatif di masyarakat. Kondisi tersebut dapat memunculkan dugaan adanya dominasi pihak tertentu maupun praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain persoalan transparansi, Jeje juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak tahap penganggaran hingga makanan diterima siswa.
Ia mencontohkan, apabila anggaran ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi, maka nilai makanan yang diterima siswa harus sesuai dengan alokasi tersebut dan tidak mengalami penyusutan kualitas maupun kuantitas.
“Kalau anggarannya Rp10.000, jangan sampai yang diterima hanya senilai Rp9.500. Selisihnya memang terlihat kecil, tetapi kalau dikalikan jumlah penerima manfaat, nilainya bisa sangat besar,” kata Jeje.
Ia menjelaskan, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 30.000 siswa di suatu daerah, selisih Rp500 per porsi dapat menghasilkan akumulasi dana yang cukup signifikan dalam satu hari. Jika tidak diawasi secara ketat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Jeje mendorong agar pelaksanaan program MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia mengusulkan agar kebutuhan bahan baku diprioritaskan berasal dari petani, peternak, pedagang pasar tradisional, serta pelaku usaha lokal di daerah setempat.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuat perputaran uang dari program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Sebagai bentuk komitmennya menghindari benturan kepentingan, Jeje mengaku menolak setiap upaya yang mengaitkan dirinya maupun keluarganya dalam bisnis penyediaan bahan baku program MBG.
“Bahkan anak saya sendiri, nggak boleh,” tegasnya.
Jeje menegaskan dirinya tidak memiliki SPPG, tidak terlibat dalam penyediaan bahan baku untuk dapur MBG, dan tidak pernah menjadi pemasok dalam program tersebut.
“Saya ditakdirkan menjadi politisi. Saya tegaskan tidak memiliki SPPG, tidak pernah menyuplai ke dapur. Saya lebih baik mengambil peran untuk mengawasi,” pungkasnya.
*Eris Riswana
Komentar