JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (DPP Gapembi) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang, yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Gapembi menilai pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan seluruh mitra penyelenggara program.
Pergantian pucuk pimpinan BGN terjadi setelah sehari sebelumnya BGN, melalui Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru yang akan mengisi jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Utama hingga sejumlah deputi. Menurut Gapembi, rangkaian perubahan yang diisi tokoh-tokoh berkompeten tersebut menjadi kesempatan yang tepat untuk membangun organisasi BGN yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kemitraan.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan kepemimpinan baru di BGN tidak boleh dimaknai sekadar pergantian figur. Yang lebih penting adalah lahirnya paradigma baru dalam mengelola Program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk merombak secara total tata kelola MBG. Yang dibutuhkan bukan hanya wajah-wajah baru, tetapi juga cara kerja baru yang lebih terbuka, profesional, dan menjadikan para mitra sebagai mitra yang sesungguhnya,” kata Alven.
Menurut Alven, selama ini para mitra penyelenggara MBG masih sering diposisikan hanya sebagai pelaksana di lapangan. Padahal, mereka merupakan bagian penting dalam keberhasilan program nasional tersebut.
“Ke depan, mitra harus ditempatkan pada posisi yang sejajar. Jangan hanya dicari ketika program membutuhkan dukungan, tetapi diabaikan ketika pemerintah hendak mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap keberlangsungan usaha para mitra,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan penting yang menyangkut pola kemitraan, sistem pembayaran, perubahan regulasi, maupun penataan kelembagaan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para mitra yang terdampak.
“Setiap keputusan strategis harus dibicarakan bersama. Mitra yang terdampak harus diajak berdialog sebelum kebijakan diputuskan, bukan setelah persoalan muncul,” katanya.
Harapan Tingkatkan Kualitas Komunikasi BGN dengan Mitra
Ketua DPD Gapembi Jawa Barat Heri Sukasah Sulaeman juga menyampaikan apresiasinya atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Menurutnya, kehadiran pemimpin baru diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam memperbaiki tata kelola Program MBG sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi antara BGN dengan para mitra di daerah.
“Kami menyambut positif penunjukan Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN. Kami berharap kepemimpinan beliau mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para mitra sehingga setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan bijaksana,” ujar Heri Sukasah.
Sementara itu, Sekretaris DPD Gapembi Jambi Chandra Andika menilai pengalaman Sudaryono di pemerintahan menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menyukseskan Program MBG.
“Kami optimistis kepemimpinan Mas Dar akan mampu membangun sinergi yang positif dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra penyelenggara, pelaku usaha, maupun masyarakat. Program sebesar MBG hanya akan berhasil apabila seluruh pemangku kepentingan dilibatkan sebagai satu tim yang saling menguatkan,” kata Chandra.
Menurut Chandra, kepemimpinan baru juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain membenahi tata kelola internal, BGN harus mampu menjawab berbagai kritik terhadap Program MBG yang berkembang di ruang publik.
Senada dengan itu, Alven menambahkan bahwa BGN ke depan perlu memperkuat kemitraan karena Program MBG saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain adanya kelompok masyarakat sipil yang mengajukan uji materi dan mendorong penghentian program melalui jalur hukum hingga Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga harus menghadapi perang opini di ruang digital.
“Tidak sedikit kelompok yang menggunakan akun-akun anonim untuk mengamplifikasi narasi negatif dan menyerang berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus menghadapi berbagai kepentingan besar yang tidak selalu sejalan dengan agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Karena itu, Gapembi berharap kepemimpinan Sudaryono menjadi awal lahirnya tata kelola baru BGN yang lebih transparan, akuntabel, dan kolaboratif.
“Gapembi tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Dukungan itu akan semakin kuat apabila dibangun di atas fondasi kemitraan yang sehat, saling menghormati, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan strategis,” tutup Alven. (*)
Komentar