Ciamis, garudajabar.tv – Perwakilan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). Audiensi tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekaligus mendorong penyelesaian kendala yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Perwakilan pelaksana program menegaskan, audiensi tersebut bukan bentuk penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya mendukung keberlanjutan Program MBG melalui komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Salah satu perwakilan, Andi Ali Fikri, mengatakan DPRD merupakan salah satu jalur komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tidak cukup diselesaikan di tingkat kabupaten. Beberapa persoalan membutuhkan tindak lanjut pemerintah pusat karena berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan di tingkat nasional.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Kabupaten Ciamis memberikan masukan agar perwakilan pelaksana program mengajukan permohonan audiensi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, termasuk DPR RI melalui Komisi IX dan Badan Gizi Nasional (BGN), sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga persoalan yang dihadapi para pelaksana program dapat dibahas bersama pihak terkait.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya nasib mitra pelaksana program yang terkena suspend atau penghentian sementara, pihak yang telah melakukan investasi tetapi belum dapat beroperasi, serta perhatian terhadap guru yang turut terlibat dalam pelaksanaan program di lingkungan sekolah.
Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas pihak agar dapat ditangani secara tepat, dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku serta kondisi para pelaksana di lapangan.
Perwakilan pelaksana MBG berharap aspirasi yang disampaikan melalui audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti, baik di tingkat kabupaten maupun pemerintah pusat.
Melalui komunikasi dan koordinasi antara pelaksana program, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat terus berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang muncul juga diharapkan menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
(Bieboy)
Komentar