GARUT – Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (6/7/2026). Massa meminta Pemerintah Kabupaten Garut memperjuangkan nasib relawan dan pengelola dapur SPPG yang mengaku diberhentikan secara sepihak serta kehilangan insentif dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Relawan SPPG yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Garut memadati halaman DPRD Garut sejak pagi. Mereka membawa spanduk, bendera, dan poster berisi tuntutan agar operasional sejumlah dapur SPPG kembali dijalankan serta hak para relawan dipulihkan.
Menurut para peserta aksi, penghentian operasional sejumlah dapur SPPG dan pencabutan insentif dilakukan tanpa sosialisasi maupun dialog dengan relawan yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Perwakilan Relawan SPPG Garut, Asep Dadang, mengatakan para relawan hanya menginginkan kepastian status serta perlindungan terhadap hak-hak mereka.
“Kami meminta Bupati Garut dan DPRD Garut memperjuangkan aspirasi kami kepada pemerintah pusat. Penghentian dapur SPPG dan pencabutan insentif jangan dilakukan secara sepihak. Kami berharap ada solusi yang adil bagi seluruh relawan,” kata Asep Dadang.
Selain menyampaikan orasi, perwakilan relawan menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Garut. Mereka berharap lembaga legislatif dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional agar kebijakan penghentian operasional dapur SPPG ditinjau kembali.
Para relawan menilai keberadaan dapur SPPG memiliki peran penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kontribusi para relawan.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hingga aksi berakhir, massa tetap berharap ada tindak lanjut dari DPRD Garut dan Pemerintah Kabupaten Garut untuk memperjuangkan nasib relawan SPPG, pengelola dapur, serta kepastian pembayaran insentif.
Sebelumnya, para relawan menyatakan operasional sejumlah dapur SPPG dihentikan dan insentif mereka dicabut. Mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai status relawan, keberlanjutan program, serta mekanisme penyaluran insentif agar program pemenuhan gizi dapat terus berjalan.
Komentar