Tasikmalaya, garudajabar.tv – Rencana perubahan skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari sejumlah mitra di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat.
Para mitra meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali perubahan skema insentif dari sebelumnya bersifat flat menjadi proporsional yang rencananya mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.
Perubahan tersebut menjadi perhatian para mitra karena besaran insentif nantinya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat atau porsi makanan yang dilayani masing-masing SPPG.
Sebelumnya, berdasarkan skema yang berjalan, mitra SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari selama dua tahun pertama.
Sejumlah pemilik yayasan dan pengelola dapur SPPG di kawasan Priangan Timur, mulai dari Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis, Garut hingga Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan keberatan terhadap perubahan tersebut.
Para mitra menilai perubahan skema perlu mempertimbangkan kondisi investasi yang telah dikeluarkan sejak awal pembangunan dapur SPPG. Sebagian fasilitas dibangun menggunakan modal pribadi maupun pembiayaan perbankan.
Perwakilan Mitra BGN, Ucu Supriatna, meminta BGN membuka ruang dialog dengan para mitra sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Kami mohon kepada para pimpinan BGN untuk mengkaji ulang. Bagaimanapun juga lebih baik mengkaji, atau bila perlu kami diajak rembuk untuk menentukan sebuah keputusan,” ujar Ucu.
Menurut para mitra, insentif tersebut tidak hanya berkaitan dengan keuntungan pengelola, tetapi juga dibutuhkan untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional dapur SPPG.
Mulai dari perawatan dan perbaikan fasilitas, penambahan peralatan, hingga pemenuhan kelengkapan administrasi dan standar operasional dapur.
Salah seorang mitra, Yayan Caryanto, pemilik Dapur SPPG Kiarajangkung Sukahening 003, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan pihaknya masih memiliki kewajiban angsuran perbankan sekitar Rp30 juta setiap bulan.
Dapur yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 1.748 penerima manfaat.
“Untuk membangun dapur SPPG ini, kami harus bekerja sama dengan pihak perbankan, dengan angsuran sekitar Rp30 juta per bulan, dan modal tersebut masih belum tertutup,” kata Yayan.
Para mitra berharap perubahan kebijakan tidak diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing dapur SPPG.
Mereka mengusulkan adanya masa transisi selama dua tahun untuk memberikan kesempatan kepada pengelola melakukan pembenahan operasional.
Setelah masa transisi tersebut, para mitra mengusulkan agar dapur SPPG menjalani proses akreditasi, grading dan klasifikasi berdasarkan standar operasional yang ditetapkan BGN.
Dengan mekanisme tersebut, penyesuaian insentif dapat mempertimbangkan klasifikasi, kapasitas layanan serta kondisi masing-masing dapur.
Sementara itu, BGN menyatakan perubahan skema insentif merupakan bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola Program MBG. Skema baru mengaitkan besaran insentif dengan jumlah porsi, kapasitas layanan dan hari operasional SPPG.
Para mitra SPPG di Priangan Timur juga berencana mengirimkan surat resmi kepada BGN untuk meminta audiensi.
Mereka ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme penerapan serta pertimbangan dalam perubahan kebijakan insentif tersebut.
Para mitra berharap masih terdapat ruang evaluasi dan dialog antara BGN dan pengelola SPPG, sehingga perubahan kebijakan dapat mempertimbangkan keberlangsungan operasional dapur sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
(Bieboy)
Komentar