Indramayu, garudajabar.tv – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyambangi Lebih dari 1.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam acara Temu Kader TPK yang digelar di Gedung Dakwah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Kamis (17/9/2026). Dalam kesempatan itu, Wihaji menegaskan tugas baru bagi TPK untuk turut mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepada para kader, Wihaji menyampaikan bahwa penugasan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto agar jajaran kementerian tidak hanya berkutat pada rapat dan seminar, melainkan turun langsung menuntaskan persoalan di lapangan.
“Saya sebagai pembantu presiden, diperintah oleh beliau, jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, terjun ke lapangan, selesaikan masalah,” kata Wihaji.
Ia menambahkan bahwa distribusi MBG bagi kelompok 3B di Indramayu sudah berjalan pada sebagian besar titik penyaluran. Sisanya akan segera ditindaklanjuti bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.
Stunting di Bawah Rata-Rata Nasional
Wihaji memaparkan, prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu tercatat 9,8 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 19,8 persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian itu bukan alasan untuk berhenti bekerja, mengingat pernikahan usia dini di wilayah tersebut masih menjadi salah satu faktor risiko stunting yang perlu terus ditangani.
“Kalau di Indramayu cuma 9,8 persen. Berarti kalau ada 10 balita, stuntingnya cuma satu,” ujarnya, seraya mengajak kader menghitung jumlah anak yang berisiko jika dikalikan dengan populasi balita se-kabupaten.
Enam Kelompok Sasaran Pendampingan
Dalam sambutannya, Wihaji merinci enam kelompok yang menjadi sasaran pendampingan TPK sepanjang siklus kehidupan keluarga, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah dua tahun (baduta), balita, remaja, hingga lanjut usia (lansia).
Untuk calon pengantin, ia menekankan pentingnya pendampingan agar usia pernikahan ideal terpenuhi, yakni minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, karena pernikahan dini disebutnya sebagai salah satu penyebab stunting.
“Salah satu sebab stunting adalah pernikahan,” ujarnya.
Adapun pendampingan terhadap baduta disebutnya sebagai periode paling menentukan, karena masuk dalam rentang 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Menurut Wihaji, peluang pemulihan anak yang telanjur mengalami stunting setelah usia dua tahun jauh lebih kecil.
“Kalau sudah dua tahun tidak stunting, ke sananya tidak akan stunting. Tetapi kalau di usia dua tahun kena stunting, yang bisa disembuhkan cuma 20 persen,” katanya.
Soroti Kecanduan Gawai pada Remaja
Untuk kelompok remaja, Wihaji menyoroti tingginya intensitas penggunaan telepon seluler di kalangan anak, yang menurutnya rata-rata mencapai delapan jam per hari, berbanding jauh dengan waktu komunikasi orangtua dan anak yang disebutnya hanya berkisar sepuluh menit sehari. Kondisi itu, kata dia, membuat anak lebih nyaman bercerita kepada gawai ketimbang keluarganya sendiri.
“Anak-anak kita setiap hari pegang telepon genggam minimal delapan jam. Ibu ngobrol sama anak paling sepuluh menit,” ujarnya, sembari mengingatkan kader agar turut menjaga komunikasi dengan pasangan di rumah masing-masing.
Dorong Sekolah Lansia
Sementara untuk kelompok lansia, Wihaji mengungkapkan populasi lanjut usia di Indramayu mencapai 11,9 persen dari total penduduk, yang menurutnya rentan mengalami kesepian akibat ditinggal anak bekerja di luar daerah. Ia meminta jajaran dinas terkait segera merealisasikan program Sekolah Lansia dengan sejumlah kegiatan, seperti pengajian dan kunjungan wisata religi, untuk menjaga aktivitas sosial para lansia.
Di sela acara, Wihaji turut memberikan bantuan uang tunai kepada sejumlah kader TPK yang hadir, sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka di lapangan.
Kunjungan Kerja dan Pengawasan Distribusi
Dalam keterangan pers seusai acara, Wihaji menjelaskan bahwa kunjungannya ke Indramayu merupakan bagian dari kunjungan kerja untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Presiden yang menugaskan TPK mendistribusikan MBG bagi kelompok 3B berjalan optimal.
“Kita pastikan bahwa tugas baru ini bisa dikerjakan oleh para TPK, maka kita cek langsung,” katanya.
Ia menyebutkan, sebagian besar TPK di Indramayu, sekitar 80 hingga 90 persen, telah menjalankan tugas distribusi tersebut dan menerima insentif sebesar Rp1.000 per porsi yang dicairkan setiap sepuluh hari sekali sesuai skema program.
Wihaji menegaskan, keterlibatan TPK dalam distribusi MBG bukan satu-satunya solusi menuntaskan stunting, melainkan salah satu ikhtiar bersama yang perlu disertai intervensi lain, seperti penyediaan rumah layak huni, akses air bersih, edukasi, dan sanitasi.
“Apakah langsung selesai stunting? Enggak. Karena tidak hanya asupan gizi yang dibutuhkan, butuh rumah layak, butuh air bersih, butuh edukasi, juga butuh sanitasi,” ujarnya.(NJP)
Komentar