BANDUNG – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan membentuk satgas anti begal dinilai perlu dibarengi kebijakan sosial yang menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, tanpa langkah tersebut, penanganan aksi begal dikhawatirkan hanya bersifat sementara dan tidak mampu menekan kejahatan secara berkelanjutan.
Kristian mengatakan, bahwa pembegalan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Pasalnya, kata dia, kejahatan jalanan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari terbukanya peluang terjadinya kejahatan, lemahnya pengawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Ia menilai langkah Pemkot Bandung mengaktifkan kembali siskamling dan membentuk satgas anti begal merupakan respons yang tepat untuk meredam ancaman dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat reaktif apabila tidak dibarengi strategi pencegahan yang lebih terukur.
“Keberadaan kamera pengawas sendiri bukan jaminan pencegahan apabila tidak terhubung dengan pusat pemantauan yang aktif dan tidak diikuti respons cepat dari petugas. Dengan kata lain, kamera pengawas hanya menjadi alat dokumentasi apabila tidak didukung tata kelola keamanan yang baik,”kata Kristian saat dihubungi Sabtu (18/7/2026).
Kristian juga menyoroti masih tingginya peluang kejahatan di sejumlah ruang publik Kota Bandung. Menurutnya, penerangan jalan yang belum memadai, ruas jalan yang sepi pada malam hari, serta belum meratanya pengawasan menjadi faktor memudahkan pelaku menjalankan aksinya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan faktor sosial ekonomi yang selama ini menjadi salah satu pemicu kriminalitas jalanan.
“Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan berdampingan dengan kebijakan sosial,” katanya.
Kristian menambahkan, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, penyalahgunaan narkotika, hingga keterlibatan remaja dalam kelompok kekerasan dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindak kejahatan.
Untuk itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung membangun sistem keamanan berbasis data dengan memetakan titik-titik rawan begal berdasarkan laporan masyarakat, data kepolisian, dan rekaman CCTV agar patroli dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Apabila pemerintah mampu membangun tata kelola keamanan yang kolaboratif, berbasis data, transparan, dan akuntabel, maka pembegalan dapat ditekan secara berkelanjutan, bukan sekadar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” pungkasnya.
(Mugni)
Komentar