BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan keprihatinannya terhadap peserta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang didiskualifikasi akibat pelanggaran dalam proses seleksi. Menurutnya, pihak yang paling terdampak dari pelanggaran tersebut adalah para siswa.
Farhan memastikan, siswa yang didiskualifikasi tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung telah memastikan ketersediaan kursi bagi mereka.
“Gini, kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin ya. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi insya Allah ruang kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia,” kata Farhan Kamis (9/7/2026).
Farhan mengatakan, proses penempatan siswa pada pelaksanaan SPMB 2026 hampir rampung, seluruh kuota kursi SMP diperkirakan akan selesai terisi pada akhir Juli.
“Sedangkan jumlah kursi SMP sekarang sudah hampir memenuhi kuota semuanya. Insya Allah akhir Juli ini semua sudah selesai,” ujarnya.
Farhan juga mengimbau para orang tua agar tidak lagi mencoba mencari celah atau melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru. Ia menilai tindakan tersebut justru merugikan anak.
“Saya mah hanya menghimbau kepada para orang tua untuk menghindari lagi yang namanya diskualifikasi. Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak. Yang kena dampaknya anak-anak. Karunya,”katanya.
Terkait kursi yang kosong akibat peserta didiskualifikasi, Farhan menastikan seluruhnya telah langsung diisi oleh peserta yang berada dalam daftar antrean sehingga tidak ada kuota SMP negeri yang terbuang.
“Itu sudah diisi langsung oleh antrian. Antriannya seueur, Pak. Antriannya seueur pisan itu mah. Langsung semua SMP negeri, alhamdulillah, terisi dengan baik,”jelasnya.
Meski seluruh kuota SMP negeri telah terisi, Farhan menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni mengatasi wilayah yang masih mengalami blank spot atau minim sekolah negeri.
Pihaknya menyoroti beberapa kecamatan di Kota Bandung hanya memiliki satu SMP negeri, bahkan ada yang belum memiliki SMP negeri sama sekali.
“Yang paling mesti diperhatikan sekarang adalah tetap blank spot sekolah. Di beberapa kecamatan kadang cuma ada satu SMP, kadang tidak ada SMP,”ungkapnya.
Setelah persoalan pemerataan SMP negeri dapat selesai, Pemkot Bandung akan mendorong penambahan SMA negeri di Kota Bandung secara lebih masif.
“Kalau itu sudah terisi semuanya, baru kita akan berjuang untuk menambah SMA negeri di Kota Bandung secara masif. Kalau sekarang ada satu dua, tapi belum masif,” pungkasnya.
(Mugni)
Komentar