BANDUNG – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Jalan Cimencrang, Kota Bandung, Rabu (08/07/26). Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026 sekaligus memastikan persiapan tahun 2027 berjalan lebih baik.
Rombongan dipimpin langsung oleh Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI. Turut hadir anggota Komisi VIII lainnya yaitu Selly Andriany Gantina, A.Md., H. Muhamad Abdul Azis Sefudin, Hj. Derta Rohidin, Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.Kom, Sandi Fitrian Noor, S.T., M.M., Hj. Lale Syifaun Nufus, Dra. Hj. Wardatul Asriah, Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr, Hj. Mahdalena, S.S., M.M., Dr. K.H. Maman Imanul Haq, M.M, Dr. K.H. Surahman Hidayah, Lc., M.A, dan H. Sudian Noor.
Dr. H. Abidin Fikri menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi contoh dalam kepatuhan menjalankan istitha’ah kesehatan sehingga mendapat penghargaan.
“Komisi 8 DPR RI kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun depan lebih baik lagi dari tahun 2026. Kita melakukan evaluasi untuk di Jawa Barat yang menjadi contoh karena mendapatkan penghargaan dalam istitha’ah kesehatan,” ujar Abidin.
Ia menyebut, berdasarkan data yang diterima, terjadi penurunan signifikan jumlah jamaah haji yang wafat di Tanah Suci. “Dari total keseluruhan jamaah haji, untuk tahun ini penurunannya cukup signifikan. Kalau tahun kemarin hampir separuhnya ya, sudah ada 70, sekarang sudah 48 orang yang wafat di Tanah Suci. Nah ini salah satu prestasi karena mampu menjalankan kepatuhan dalam istitoah kesehatan,” jelasnya.
Abidin juga menyoroti penataan embarkasi di Jawa Barat. Ke depan, pihaknya mendorong agar jamaah diberangkatkan dari embarkasi terdekat dengan domisilinya, baik di Kertajati maupun Bekasi.
“Nanti akan disimulasikan kabupaten-kabupaten sesuai dengan yang berdekatan dengan Embarkasi tersebut. Seperti tahun lalu jangan sampai ada di kabupaten Bekasi, tapi Embarkasinya di Kertajati,” katanya.
Menanggapi kendala SDM di Kementerian Haji yang baru, Abidin menyebut proses rekrutmen terus berjalan. “Saya kira on proses ya, akan terus berproses. Insya Allah dalam waktu dekat semua kelembagaan personil sumber daya manusia, pusat sampai ke Kanwil dan ke Kabupaten Kota sudah bisa terselesaikan di tahun ini.”
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, H. Boy Hari Novian, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
“Alhamdulillah kami diapresiasi oleh pihak DPR RI khususnya untuk Kanwil Jawa Barat dalam melakukan operasional haji di tahun ini dan para anggota DPR RI juga berpesan kepada kami untuk meningkatkan lagi pelayanan terhadap para jamaah yang ada di Jawa Barat,” ujar Boy.
Ia menjelaskan kunci sukses istitha’ah di Jabar adalah kolaborasi. “Kami membuat satu MOU dengan Dinas Kesehatan mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Di mana kami membuat satu tim di sana terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota Provinsi dan juga Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat. Sehingga kita semua bertanggung jawab ketika ada jamaah yang dinyatakan tidak istitoah itu kita bisa menjelaskan,” katanya.
Boy berharap pendekatan ini membuat jamaah lebih menerima keputusan. “Alhamdulillah tidak banyak jamaah yang komplain ketika dinyatakan tidak istitoah. Karena biasanya terjadi kendala ada jamaah yang tidak bisa menerima karena sudah menunggu lama,” tutupnya.
Komentar