BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi memilih tidak mencampuri polemik hubungan kerja antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Asep mengatakan, DPRD lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bukan masuk ke persoalan internal kepala daerah.
“Kalau saya dari DPRD tentu saja fokusnya lebih ke memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi rencana, itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan kondisi sekarang, masyarakat punya harapan besar kepada Pemerintah Kota Bandung,” kata Asep Rabu (8/7/2026).
Asep menegaskan, bahwa DPRD berkepentingan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami konsen lebih ke memastikan saja apa yang menjadi visi misi, kemudian RPJMD, kemudian rencana tahunan itu betul-betul diwujudkan,”katanya.
Menanggapi pengakuan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah urusan pemerintahan, Asep mengaku tidak mengetahui secara rinci persoalan tersebut sehingga enggan memberikan penilaian.
“Saya kurang begitu paham detail apa yang terjadinya. Karena itu urusan masing-masing. Harapan saya insya Allah, dengan kedewasaan semuanya bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat,” ucapnya.
Asep menegaskan, bahwa DPRD tidak memiliki tugas maupun kewenangan untuk memanggil atau memediasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait persoalan komunikasi di internal pemerintahan.
“Kita bukan tupoksinya untuk itu. Kami lebih fokus memastikan bahwa pemerintah kota betul-betul menjalankan apa yang menjadi visi misi dan rencana yang tertuang di RPJMD,” ujarnya.
Lebih lanjut Asep mengatakan, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari persoalan sampah, lingkungan hingga penguatan ekonomi daerah.
“Ada beberapa PR yang kelihatannya menjadi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Misalnya masalah sampah, masalah lingkungan. Belum lagi terkait perkembangan ekonomi. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah,”ungkapnya.
Meski tidak ingin ikut campur dalam dinamika internal kepala daerah, Asep menilai komunikasi dan kolaborasi tetap menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif.
“Dengan kolaborasi, dengan sinergi, dengan saling memahami, dengan berkomunikasi baik. Namanya juga masing-masing mungkin latar belakang berbeda, gaya berbeda, tapi dengan komunikasi bisa diselesaikan semuanya,” pungkasnya.
(Mugni)
Komentar