Bandung, garudajabar.tv – Perbedaan fakta yang muncul dalam persidangan Blue Ray Cargo pada 20 Mei dan 12 Juni 2026 dinilai masih menyisakan ruang pembuktian terkait kode BC1 senilai Rp21 miliar. Sejumlah keterangan yang terungkap di dua sidang tersebut dianggap belum sepenuhnya menjawab siapa penerima akhir dana yang dikaitkan dengan kode tersebut.
Pakar Kontra Intelijen, Analisis R. Gautama Wiranegara, menilai dua fakta persidangan itu harus dibaca dalam satu rangkaian utuh. Menurutnya, pemisahan terhadap kedua keterangan tersebut berisiko melahirkan kesimpulan yang prematur mengenai pihak yang benar-benar menerima uang.
“20 Mei, Orlando bilang tidak tahu penerima kode 1 dan amplopnya ke Rizal. Lalu 12 Juni, John Field membenarkan bahwa Orlando menjelaskan kode 1 untuk Dirjen. Dua fakta ini tidak bisa dipisahkan,” kata Gautama dalam keterangannya, Senin, 15 Juni 2026.
Sorotan terhadap perkara ini menguat setelah sidang Blue Ray Cargo pada 12 Juni 2026 memunculkan pengakuan John Field mengenai keberadaan kode BC1 yang oleh jaksa dikaitkan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Dalam konstruksi yang dibacakan jaksa, kode tersebut disebut bernilai Rp3 miliar per bulan selama tujuh bulan atau total Rp21 miliar.
Menurut Gautama, fakta yang muncul dalam persidangan tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai bukti penerimaan uang oleh pihak yang namanya dikaitkan dengan kode tersebut. Ia menilai masih terdapat perbedaan mendasar antara keberadaan kode, penjelasan perantara, keyakinan pemberi, dan pembuktian terhadap penerima akhir.
“Betul dalam arti apa? Betul bahwa kode itu tertulis di catatan internal? Betul bahwa Orlando menjelaskan demikian kepada John? Betul bahwa John percaya uang itu sampai? Atau betul bahwa Djaka benar-benar menerima uang itu secara fisik dan sadar?” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa empat lapisan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Karena itu, setiap lapis membutuhkan pembuktian tersendiri sebelum dapat dikonversi menjadi fakta hukum yang lengkap.
“Empat lapis itu sangat berbeda secara hukum. Sayangnya, sebagian besar berita memadatkan keempat lapis itu menjadi satu kalimat pendek yang menghukum: ‘Dirjen diduga terima Rp21 miliar’,” katanya.
Dalam persidangan 12 Juni 2026, John Field mengakui keberadaan kode BC1, BC2, dan BC3 dalam catatan pembayaran. Kode BC1 dikaitkan dengan Dirjen Bea Cukai, BC2 dengan Rizal, dan BC3 dengan Sisprian.
John juga membenarkan rincian pemberian yang dibacakan jaksa dengan nilai total Rp21 miliar untuk BC1. Namun Gautama menilai pengakuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sumber informasi yang membentuk keyakinan John.
Menurutnya, pemahaman John mengenai tujuan pembayaran berasal dari keterangan Orlando Hamonangan. Dengan demikian, keyakinan tersebut tidak muncul dari pengamatan langsung terhadap penerima akhir.
“Titik paling penting sering luput dari headline. John memahami uang itu sampai kepada kode-kode tersebut karena keterangan Orlando Hamonangan, bukan karena ia sendiri melihat atau mendengar langsung dari Djaka,” ujarnya.
Dalam sidang, jaksa sempat menanyakan apakah Orlando pernah menyampaikan adanya keluhan bahwa uang tidak sampai kepada pihak yang dituju. John menjawab tidak pernah.
Jaksa kemudian menggali lebih jauh apakah kondisi tersebut membuat dirinya percaya dana itu sampai kepada pihak yang dimaksud dalam kode. John menjawab yakin.
Gautama menjelaskan bahwa bentuk kesaksian tersebut dikenal sebagai testimony by reliance. Keterangan semacam itu dibangun berdasarkan kepercayaan terhadap informasi dari perantara, bukan berdasarkan pengalaman langsung atas penerimaan akhir.
“Dalam hukum pidana, ini disebut testimony by reliance, yaitu keterangan yang bertumpu pada keyakinan terhadap perantara, bukan pada pengamatan langsung atas penerimaan akhir,” katanya.
Ia menegaskan kesaksian seperti itu tetap memiliki nilai pembuktian. Namun menurutnya, konstruksi tersebut belum cukup untuk menutup seluruh rantai pembuktian.
“Ia harus dikunci dengan bukti lain: aliran uang, komunikasi penerima, penguasaan dana, pengakuan penerima, atau saksi yang melihat penyerahan akhir. Tanpa bukti pengunci, ‘keterangan percaya’ hanya setengah langkah,” ujarnya.
Gautama juga menyoroti fakta persidangan lain yang muncul pada 20 Mei 2026. Menurutnya, keterangan tersebut harus dibaca bersamaan dengan pengakuan John Field agar gambaran perkara tidak terpotong.
Dalam sidang tersebut, Orlando Hamonangan menjelaskan adanya amplop berkode angka 1, 2, dan 3. Namun ia mengaku tidak mengetahui siapa penerima akhir untuk kode nomor 1.
Orlando menyebut kode nomor 2 berkaitan dengan Rizal dan kode nomor 3 ditujukan kepada Sisprian. Sementara amplop berkode nomor 1 disebut diserahkan kepada Rizal.
Menurut Gautama, rangkaian fakta tersebut justru memperlihatkan masih adanya ruang pembuktian yang harus diisi. Posisi Rizal dalam jalur distribusi dana menjadi salah satu aspek yang perlu dijelaskan melalui alat bukti.
“Apakah Rizal hanya perantara yang meneruskan amplop ke pihak lain? Atau Rizal adalah titik akhir penerimaan? Ataukah kode 1 hanya digunakan sebagai nama besar untuk membangun legitimasi dan tekanan kepada pengusaha?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab melalui asumsi ataupun persepsi publik. Penentuan jawabannya harus bertumpu pada alat bukti yang diuji dalam persidangan.
“Ia harus dijawab dengan alat bukti. Apakah ada saksi yang melihat amplop itu diteruskan? Apakah ada bukti transfer ke rekening Djaka? Apakah ada komunikasi Djaka yang menunjukkan persetujuan?” katanya.
Gautama menilai media memiliki hak penuh memberitakan fakta yang muncul di ruang sidang. Namun penyampaian informasi harus tetap menjaga proporsi agar tidak mengubah dugaan menjadi kesimpulan final.
Menurutnya, formulasi yang lebih tepat adalah menjelaskan bahwa John Field membenarkan adanya kode BC1 berdasarkan penjelasan Orlando. Pada saat yang sama, persidangan sebelumnya memperlihatkan Orlando mengaku tidak mengetahui penerima akhir kode nomor 1.
“Kalimat itu memang lebih panjang. Tapi lebih jujur secara hukum. Dan dalam negara hukum, kejujuran prosedural lebih penting daripada kecepatan menyajikan berita,” ujarnya.
Dari perspektif kontra intelijen, Gautama melihat adanya tiga fenomena yang bekerja dalam perkara tersebut. Fenomena pertama adalah evidentiary compression atau pemadatan bukti berlapis.
Kondisi itu terjadi ketika fakta yang masih terdiri atas beberapa tahapan dipersepsikan sebagai satu kesimpulan tunggal. Akibatnya, publik kehilangan kesempatan melihat seluruh rantai pembuktian secara lengkap.
“Lapis 1 siapa yang membuat kode, lapis 2 siapa yang menjelaskan kode kepada pemberi, lapis 3 siapa yang memegang uang secara fisik, lapis 4 siapa penerima akhir, lapis 5 siapa yang mengetahui dan menyetujui, serta lapis 6 siapa yang menikmati manfaat,” katanya.
Menurut Gautama, kesimpulan mengenai penerimaan dana tidak dapat dibangun apabila lapisan penerima akhir, persetujuan, dan manfaat belum dapat dijelaskan. Karena itu, penyamaan antara kode dengan penerimaan uang dinilai terlalu dini.
“Jika lapis 4, 5, dan 6 belum terjawab, maka menyebut seseorang menerima adalah lompatan yang terlalu jauh,” ujarnya.
Fenomena kedua adalah authority laundering atau pencucian otoritas. Dalam praktik jaringan rente birokrasi, nama pejabat kerap digunakan untuk memperkuat legitimasi permintaan uang.
Melalui pola tersebut, pelaku usaha diberi kesan bahwa pembayaran dilakukan untuk pihak yang memiliki posisi tinggi dalam struktur kekuasaan. Situasi itu dapat mendorong kepatuhan tanpa harus ada bukti bahwa dana benar-benar diterima oleh nama yang disebut.
“Dalam model ini, nama jabatan menjadi instrumen tekanan. Uangnya bisa saja berhenti di perantara, bisa juga diteruskan, tetapi bisa pula sebagian ditahan,” katanya.
Menurut Gautama, keberadaan kode BC1 belum otomatis membuktikan Djaka menerima uang. Karena itu, jalur perpindahan dana dan kesadaran penerima harus dibuktikan secara terpisah.
“Tanpa itu, ada risiko besar bahwa nama otoritas dipakai oleh jaringan bawah, lalu media memperkuatnya, kemudian publik menghukumnya sebelum pengadilan selesai,” ujarnya.
Fenomena ketiga adalah narrative laundering atau pencucian narasi. Situasi ini muncul ketika informasi yang masih perlu diuji berubah menjadi narasi publik yang terdengar sebagai fakta final.
Gautama menilai frasa seperti diduga, disebut, atau menurut pengakuan sering menghilang ketika informasi berpindah ke ruang publik. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mengingat angka besar dibanding proses pembuktian yang masih berjalan.
“Angka Rp21 miliar memang kuat sebagai berita. Tapi kekuatan angka tidak boleh menggantikan kelemahan rantai penerimaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa media perlu membedakan secara tegas antara kode BC1, penjelasan Orlando, keyakinan John, penyerahan amplop kepada Rizal, dugaan penerimaan oleh Djaka, serta pembuktian akhir di pengadilan. Seluruh elemen tersebut memiliki posisi yang berbeda dalam hukum acara pidana.
Terkait langkah penyidikan, Gautama menilai KPK masih harus membuktikan sejumlah aspek penting apabila ingin mengonstruksi penerimaan dana oleh Djaka Budhi Utama. Pembuktian tidak dapat berhenti pada keberadaan kode maupun keyakinan pemberi.
“Yang harus dibuktikan adalah apakah Rizal meneruskan amplop kode 1 kepada Djaka, apakah ada saksi yang melihat penyerahan akhir, apakah ada komunikasi yang menunjukkan pengetahuan atau persetujuan, apakah terdapat aliran uang atau aset yang dapat ditelusuri, apakah ada manfaat yang dinikmati, dan apakah ada tindakan jabatan yang berhubungan langsung dengan pemberian tersebut,” ujarnya.
Menurut Gautama, tanpa enam unsur tersebut, konstruksi penerimaan masih bertumpu pada penjelasan perantara dan keyakinan pemberi. Dalam hukum pidana, kedua hal tersebut penting tetapi belum menggantikan pembuktian terhadap penerima akhir.
Pada akhirnya, ia meminta publik tetap disiplin membedakan antara kode dan penerimaan uang. Menurutnya, angka besar yang muncul dalam persidangan tidak boleh menghapus kebutuhan terhadap pembuktian yang lengkap.
“Fakta sidang 12 Juni menunjukkan John Field membenarkan kode BC1 dan nilai Rp21 miliar berdasarkan konstruksi jaksa. Tetapi fakta sidang 20 Mei menunjukkan Orlando tidak mengetahui penerima akhir kode 1 dan amplop kode 1 disebut diserahkan kepada Rizal,” kata Gautama.
Ia menilai kedua fakta tersebut harus dibaca dalam satu rangkaian utuh agar proses pembuktian tidak dipahami secara parsial. Dengan cara itu, publik dapat melihat posisi hukum perkara secara lebih jernih.
“Dalam negara hukum, angka besar tidak boleh menenggelamkan pertanyaan paling dasar: siapa yang benar-benar menerima. Karena jika kita hanya berhenti pada kode dan keyakinan tanpa bukti fisik serta kesadaran, kita tidak sedang membangun keadilan, melainkan mengganti persidangan hukum dengan persidangan opini publik,” ujarnya.
Komentar